Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan landasan hukum yang mengatur lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan orang asing di dalam negeri. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan nasional, dan ketertiban administrasi perjalanan internasional.

Undang-undang ini memuat berbagai ketentuan mengenai dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, pengawasan keimigrasian, serta tindakan administratif terhadap pelanggaran keimigrasian. Selain itu, diatur pula kewenangan pejabat imigrasi dalam melakukan pencegahan, penangkalan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan lalu lintas orang antarnegara.

Melalui regulasi ini, fungsi keimigrasian di Indonesia tidak hanya sebagai pengawasan perbatasan negara, tetapi juga sebagai penyelenggara pelayanan publik yang mendukung mobilitas internasional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.