Masalah perdagangan anak sudah menjadi kekhawatiran global yang sampai hari ini belum terpecahkan. Provinsi Sumatra Utara juga menghadapi masalah yang sama, khususnya perdagangan anak untuk kepentingan pelacuran. Sayangnya, respons berbagai pihak menanggapi masalah ini masih sangat kurang. Penelitian ini mencoba mengetahui persepsi dan respon institusi pemerintah dan non pemerintah menanggapi masalah yang sangat merugikan kepentingan anak ini. Diharapkan penelitian ini menjadi awal kajian untuk mencari model kebijakan yang tepat bagi daerah untuk menanggulangi masalah ini.